Salihi Mokodongan
BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Tekad Bupati Bolmong Hi Salihi B Mokodongan untuk terus mengejar ilmu pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini strata satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, membuat Rektor UG DR Ibrahim Ahmad SH MH memberikan apresiasi kepada orang nomor satu di Kabupaten Bolmong itu.
“Bupati Salihi menjadi contoh bagi rakyatnya bahwa pendidikan itu penting dan tidak mengenal waktu dan usia. Ini contoh baik kepala daerah kepada rakyatnya,” ucap Ibrahim,
Dikatakan Ibrahim, tekad Salihi untuk menuntaskan pendidikan strata 1 disela-sela kesibukannya sebagai seorang Bupati merupakan hal yang luar biasa.
Sementara itu, Salihi sendiri saat diwawancarai mengatakan kalau dirinya selama 4 tahun belakangan, telah memulai aktifitasnya sebagai seorang mahasiswa di kampus Budi Mulia Jaya (BMJ). Yang mana kampus tersebut bekerja sama dengan UG untuk membuka kelas jauh di Kotamobagu.
Menurut Bupati Salihi, usia dan status pekerjaan bukanlah sebuah pembatas untuk seseorang untuk terus belajar.
“Pentingnya mengikuti, pendidikan formal itu bukan hanya pada legalitas pengakuan lewat ijazah, akan tetapi pengetahuan lewan bangku perkuliahan itu sendiri.” ucap Salihi.
Dikatakannya, proses perkuliahan yang dialaminya saat ini merupakan contoh baginya, dan kepada khalayak publik. Dimana, terkadang untuk menyandang gelar, orang harus mengambil jalan pintas yang in prosedural.
“Tak terasa proses perkuliahan hampir 5 tahun suda terlewatkan. Dan alhamdulillah saat ini suda masuk seminar proposal,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan BMJ Muku Manoppo SKM MKes menambahkan kalau pada Sabtu lalu, Salihi telah melakukan ujian proposal. Dimana, sejumlah dosen menjadi pembimbing dari Bupati Bolmong tersebut.
“Yang menjadi dosen pembimbing pak Salihi selain rector UG, ada juga Marten Bunga SH MH, Roy Moonti SH MH, Ismail Mokoagow SE MSi, Saparin Mokoginta SH MHi dan Rusmin Paputungan SE. Adapun judul proposal yang diajukan olehnya untuk diseminarkan yakni, Eksistensi Penerapan Prinsip-prinsip Demokrasi Pada Pemerintahan Daerah,” imbuh Manoppo, (supandri)
