Ilustrasi
BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Pemprov Sulut dinilai tak adil dalam pemberian Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini diungkapkan oleh Pemkab Bolmong Timur yang merasa dianak tirikan dalam pembagian DBH tersebut. Pasalnya, Boltim hanya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi sebesar Rp14.114.883.533 dari pajak kendaraan dan pajak air permukaan. Boltim juga mendapat pajak rokok yang disalurkan provinsi sebesar Rp5.243.246.429. Segi infrastruktur, Boltim nyaris tak mendapat kucuran pembangunan. Boltim hanya mendapat jatah kurang dari Rp 9 miliar untuk pembangunan jalan provinsi antara Desa Togid-Kokapoy. “Memang kalau tidak salah kita hanya dapat DBH dan pajak rokok. Kalau dulu dimasa Gubernur SH Sarundajang kita dapat dana hibah infrastruktur,” beber Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Boltim Syukur Monoarfa, kepada sejumlah wartawan.
Monoarfa mengungkapkan, hingga pekan lalu DBH pajak provinsi yang diterima Boltim sebanyak Rp7,3 miliar dari Rp14,1 miliar dan pajak rokok Rp1,4 miliar dari Rp5,2 miliar. “Kalau pajak kendaraan dihitung berdasarkan jumlah kendaraan. Kalau pajak rokok dihitung berdasarkan jumlah kepala (jiwa). Itu dana dari pusat nanti provinsi bagi ke kabupaten Kota,” ungkapnya.
Dia menambahkan, tahun ini Boltim mendapat dana bagi hasil bukan pajak dari pertambangan umum dari pemerintah pusat sebesar Rp 5.747.067.000 yang terdiri royalti sebesar Rp 2,2 miliar dan landrent Rp 3,4 miliar. “DBH dari pertambangan umum yang ditransfer pemerintah pusat sudah Rp 1,2 miliar atau 21 persen,” tuturnya.
Katanya beberapa DBH bukan pajak dari pemerintah pusat seperti perikanan, perhutanan, panas bumi. “Ada juga dana bagi hasil pajak seperi PBB dan PPH sebesar Rp 11,5 miliar,” terangnya.
Kepala DPPKAD Boltim Oskar Manoppo mengungkapkan dana tersebut setiap bulannya masuk ke kas daerah dari provinsi. “Saya tandatangani tanda terima, mereka transfer setiap bulan. Tak ada kendala,” ungkap Oskar. (Mon77)
