INFO PEMKAB BOLMONG
Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan
BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Lewat Surat Keputusan nomor 303 tahun 2014, Bupati Hi Salihi Mokodongan, melantik Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dikembangkan oleh BI dengan pemerintah dan institusi terkait.
TPID ini, sangat berperan dalam upaya pencapaian target inflasi yang diinginkan, rasionalnya adalah karena faktor penyebab inflasi, tidak semata pengaruh kebijakan moneter, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah, permintaan dan penawaran pasar, serta harapan masyarakat.
Pelantikan TPID Bolmong ini, digelar diruang rapat lantai II kantor Bupati., dihadiri Sekda Bolmong Drs Hi Farid Asimin MAP, para assiten, staf ahli, pimpinan SKPD, serta Deputi Kepala perwakilan BI Provinsi Sulut Dudung Catur Setyadi bersama jajarannya.
TPID Bolmong yang dilantik Bupati Hi Salihi Mokodongan ini, diketuai Sekda Drs Farid Asimin, sekertaris tim yakni Assisten II Drs Djek Damopolii, serta beranggotakan para pimpinan SKPD terkait.
Bupati dalam sambutannya mengatakan, tim ini memiliki fungsi evaluasi terhadap pencapaian inflasi daerah, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan yang dilaksanakan, serta rencana kebijakan instansi terkait, termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan ditempuh, dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan rekomendasi, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Bank Indonesia.
“Dilantiknya TPID diharapkan dapat membangun sinergi yang positif untuk menghasilkan program kerja yang dapat mengendalikan, mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menemukan solusi terbaik, apabila terjadi inflasi,” kata Bupati.
Sementara itu, Deputi Kepala perwakilan BI provinsi Sulut, Dudung Catur Setyadi dalam kesempatan itu mengatakan, program pengendalian inflasi daerah melalui 4K yakni: Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkuan harga, Komunikasi ekspektasi.
“TPID Sulut telah mengembangkan pusat informasi harga pokok strategis (PIHPS) dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat dan pemantauan harga bagi stakeholder, dan dapat diakses melalui website www.tpidsulut,org,” katanya. (jun)
