Bimtek nama domain dan web yang digelar oleh Kementerian Kominfo dan diikuti oleh Dinas Kominfo Bolmong
BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Penguatan kelembagaan dalam rangka memaksimalkan pelayanan terus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolmong.
Hal ini tercermin dari keikutsertaan instansi tersebut dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Nama Domain dan Web yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan di Gedung Pusat Teknologi Informasi Komunikasi (Pustiknas) Ciputat Tangerang Selatan berdasarkan surat nomor 153/DJAI.3/AI01.04/02/2019. “kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Register nama domain Instansi Penyelenggara Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pengelolaan Portal dan Situs Web Instansi Penyelenggara Negara sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE),” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Ma’rief Mokodompit,S.Kom
Dikatakan Maarief dalam Bimtek tersebut juga pihaknya nanti akan mendapatkan sejumlah materi lainnya yakni Instalasi, Pengelolaan DNS Server, CMS. “Kegiatan ini diikuti oleh 50 Peserta Perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota Se Indonesia dan dibuka langsung oleh Direktur E-Government melalui Kasubag Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah DR.Hasyim Gautama,CISM, ISMS-LA,” tambahnya.
Selain itu dikatakan Marief dalam rangka singkronisasi pengintegrasian Satu Data terpusat, Diskominfo juga mengikuti Penyusunan Format Forum Kominfo Nasional serta Bimtek Satu Data Pemerintah dan Bimtek Keamanan Jaringan Intra Pemerintah Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang akan mulai digulir pada Rabu (20/03/2019) hari ini. “Kegiatan tersebut nanti akan diikuti oleh Kepala Seksi Infrastruktur Abdillah Umbola Bidang Penyelenggaraan e-Government. kedua agenda ini sangat penting untuk menindaklanjuti Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dimana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat komunikasi antar Dinas Kominfo serta adanya kewajiban untuk mengintegrasikan data dan mengamankan jaringan intra pemerintah,” tuturnya.
Marief menambahkan dalam kegiatan tersebut langsung di ujicoba dengan mengintegrasikan Database Kepegawaian Kab/Kota, serta data pendukung lainnya bagi daerah yang sudah menerapkan e-planning dan e-budgeting. (jun)
Baca Juga : Pejabat di Dinas Kominfo Bolmong Tanda Tangani Perjanjian Sasaran Kerja
