Bupati Boltim saat menghadiri supervisi terintergarsi pencegahan korupsi yang digelar oleh KPK di aula C.j Rantung Kantor Gubernur Sulut
BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, atas kepatuhannya dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahkan lembaga anti rasuah tersebut meminta kepada daera-daerah lain untuk mencontohi Boltim. “Bukan hanya pelaporan pejabat saja, melainkan sudah kurang lebih 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melaporkan. Dalam hal ini KPK menghimbau agar dapat mencontohi kabupaten Boltim,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, bertempat di Aula CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (21/02/2018) siang tadi.
Pada kesempatan tersebut, Basaria menyampaikan sangat diperlukan komitmen para pimpinan di daerah dalam pemberantasan korupsi. Ketidaktransparan pengelolaan keuangan berpeluang terjadinya koruptif. “Modus terbesar pada korupsi pemerintah daerah ialah dalam pengadaan barang dan jasa. Modus pertamanya ialah tidak transparan, karena ada mark up dan tidak sesuai spesifikasi. masalah lain ialah tidak independen dimana emenang tender sudah ditentukan sebelumnya,” ungkap Basaria.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada KPK karena telah menjadikan Sulut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut. “Kesempatan ini juga jadi momentum dalam penjelasan masalah korupsi agar pemerintahan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota agar bisa lebih baik kedepannya,” tutur Olly.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sehan Landjar mengatakan, Pemkab Boltim sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. “Salah satunya dengan mengajak seluruh pejabat baik eselon II, III, IV dilingkungan Pemkab Boltim untuk melaporkan LHKPN,” ujar Sehan.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah se- Sulut beserta pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Boltim, Nursiwin Landjar Dunggio didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Boltim, Mahani Alhabsy, juga mengikuti kegiatan sosialisasi perempuan anti korupsi, bertempat di Aula Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.(mg3/Mon77)
