Ramlah Mokodongan
Bolmong, BT -Beban anggaran Kabupaten Bolmong, khususnya untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu, tahun 2015 nanti, diprediksi akan menyentuh angka Rp418 miliar.
Menariknya, anggaran belanja fisik di Pemkab Bolmong tidak mampu mengakomodir semua usulan program dan kegiatan yang dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hanya berkisar 10 persen total usulan dari tingkat kecamatan yang bisa diakomodir. “Tentunya untuk kepentingan pembangunan akan dilihat berdasarkan skala prioritas dan kondisi keuangan daerah,” kata Kepala Bappeda Ramlah Mokodongan, kepada beritatotabuan.com,
Disisi lain, informasi yang didapat kebutuhan masyarakat yang ada di 15 Kecamatan tersebar di 198 desa dan 2 Kelurahan se Bolmong cukup fantastis karena menyentuh angka Rp 1 triliun. Sementara, belanja langsung yang disediakan Pemkab Bolmong hanya sebesar Rp 315 miliar.
Usulan pembangunan di Dinas Pekerjaan umum (DPU) sebanyak Rp 420 miliar, sedangkan instansi tersebut hanya mengelola keuangan sebesar Rp 60 miliar. Sisanya untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, maupun Pertanian dan Peternakan menjadi instansi yang mengakomodir usulan pembangunan. “Jika ditotal secara keseluruhan maka usulan kebutuhan masyarakat mencapai Rp1 triliun,” tambahnya
Bupati Bolmong Salihi Mokodongan saat mengawal pembahasan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) tahun 2015 mengatakan, pemerintah telah melaksanakan mekanisme pembangunan daerah. Masyarakat telah mengusulkan berbagai rencana pembangunan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. “Tentunya selain dana APBD, pemerintah juga berupaya menjemput dana kementerian untuk pembangunan di Bolmong,” katanya. (awi manggopa/junaidi)
