BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Kesal dengan kinerja aparat pemerintah desa yang kerap terlambat memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Inspektorat Bolmong Timur, Meyke Mamahit membeberkan tiga desa yang dinilai olehnya paling ‘kumabal’ dalam memasukkan SPJ ADD tersebut. Tiga desa itu diantaranya adalah Desa Badaro Kecamatan Modayag, Desa Ba’I dan Desa Buyandi Kecamatan Nuangan.
“Memang sih ada beberapa desa yang SPJ ADD-nya sering terlambat, namun keterlambatan desa-desa tersebut, tidak separah dengan tiga desa yang ada ini, bahkan sampai dengan sekerangpun pemerintah desanya, yakni Sangadi dan sekertaris desa mereka, belum memasukan SPJ tahap dua tahun 2014 lalu, sehingga memang layak dikatakan kumbal, ” ungkap Mamahit.
Dia juga menilai, dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa melalui ADD, dimana desa-desa baru atau desa pemekaran lebih mengetahui cara pengelolaan dan paling cepat dalam pembuatan SPJ.
“Ada beberapa desa induk, Sangadinya, yang sampai saat ini belum paham tentang pengelolaan keuangan, sementara desa pemekaran malah lebih hebat. Kenapa sampai begitu, kata Mamahit karena Sangadi tersebut hanya tergiur dengan ADD, dimana ketika menerima atau ADD cair langsung dipakai bukan sesuai peruntukan tapi di hal-hal lain. Sehingga ketika ada pemeriksaan, Sangadi tersebut bingung, karena tidak bisa mempertanggung jawabkan, ” beber Mamahit. (w1n/jun)
