BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki sekitar 200an desa rupanya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Terbukti, belum lama ini pihak KPU Bolaang Mongondow telah melakukan kordinasi dengan Pemkab serta DPRD Kabupaten Bolmongm, guna membahas persoalan anggaran pelaksanaan Pilkada yang direncanakan akan digelar padq 17 Februari 2017 mendatang. Hal ini dikatakan oleh Ketua Divisi Logistik KPU Bolmong, Lilik Mahmuda Paputungan SAg kepada sejumlah awak media, Minggu (08/06/2016) kemarin. “Kami telah menghitung kembali dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pilkada di Bolmong. Dimana, awalnya anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp31 miliar, mengalami penurunan sampai Rp27 miliar saja,” ucap Lilik.
Dikatakan Lilik, penurunan anggaran hingga Rp4 miliar tersebut didasarkan pada perubahan regulasi yang berlaku saat ini. “Awalnya, rujukan yang dipakai adalah Peraturan Mendagri nomor 44 dan nomor 51 tahun 2015. Namun, belum lama ini sudah dikeluarkan Keputusan KPU RI bernomor 43 dan 44 tahun 2016, yang dipekuat juga dengan surat Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2016 terkait dengan standar honorarium penyelenggara pemilihan, makanya dana tersebut setelah disesuaikan mengalami penurunan,” jelasnya,
Lilik mengakui kalau dana sebesar itu bakal terserap paling banyak pada pembiayaan honor penyelenggara dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan juga Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) yang nantinya akan dibentuk di setiap Kecamatan, Desa hingga TPS. “Dalam hitungan kami sekitar 60 persen dari anggaran itu akan terserap pada pembayaran honorarium penyelenggara di tingkat Kecamatan, Desa hingga TPS,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Bolmong Fahmi Gobel berharap penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) bisa secepatnya dilaksanakan, mengingat proses tahapan Pilkada Bolmong sesuai jadwal dari KPU RI sudah dimulai sejak 30 April lalu. “Sejauh ini kordinasi yang kami lakukan bersama dengan pemerintah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepan tidak ada kendala berarti sehingga kami bisa menyelesaikan proses penyelenggaraan Pemilukada ini dengan baik juga,” imbuh Fahmi. (jun)
