BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM –Bupati Boltim, Sehan Landjar, mendukung penuh pengawasan internal pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sehan mengungkapkan, sekarang ini, sejumlah kebijakan Kepala Daerah di nilai sangat buruk. Ini dibuktikan dengan banyaknya para Kepala Daerah yang tersandung kasus hukum baik yang tertangkap langsung maupun penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. “Dengan kondisi ini, mendorong Presiden untuk mengambil langkah kongkrit dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk terlibat langsung dalam sistem pengawasan bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat, dengan upaya pencegahan terjadinya kesalahan dan penyelewengan oleh pemangku kepentingan di daerah,” urainya.
Sehan juga berpesan kepada pemangku kepentingan terlebih khusus ASN Boltim, untuk lebih menata diri, meningkatkan integritas dan kinerja ke arah yang lebih baik lagi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa menimbulkan kerugian baik terhadap pribadi, keluarga dan terutama terhadap kepentingan rakyat. “Mari kita dukung secara sungguh-sungguh upaya pencegahan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah sebagai bentuk pengabdian kepada Nusa dan Bangsa yg sama-sama kita cintai ini,” ujarnya.
Kepada Aparat Penegak Hukum yang diberi kepercayaan dalam pengawasan, Bupati berharap untuk benar-benar dapat melakukan tugas sebagaimana yang di harapkan, mampu menciptakan suasana yang kondusif serta tidak memanfaatkan situasi yang bisa mengakibatkan kepanikan terhadap ASN dan pemangku kepentingan di daerah, karena bisa menimbulkan kegaduhan dan kelambatan dalam proses pembangunan. “Pengawasan tidak hanya menindak terhadap kesalahan, tapi yang lebih utama mencegah atas terjadinya kesalahan,” jelasnya.
Ketua DPW PAN Sulut ini menambahkan, dirinya pada, Kamis (30/11) pekan lalu, menghadiri langsung Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017, yang dibuka secara resmi Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” dihadiri para Gubernur, Bupati/ Walikota serta Inspektur Daerah se- Indonesia. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi APIP dan APH. MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(mg3/Mon77)
