BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Memasuki pertengahan triwulan satu tahun 2016 ini, mestinya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) sudah mulai di sibukan dengan peyerapan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, hasil konsultasi penyesuaian anggaran dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada beberpa waktu lalu mengalami sedikit kendala sehingga di lakukan penundaan.
Kepada beritatotabuan.com Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Ashari Sugeha mengatakan, sebetulnya tidak ada kendala yang berarti yang cukup fatal dalam penggunaan APBD, namun ada sejumlah point tertentu perlu di sesuaikan dengan kegiatan provinsi.
“Penyesuaian anggaran itu memang di wajibkan berdasarkan regulasi yang ada. untuk menghindari persoalan di kemudian hari termasuk soal doble pembiayaan antara provinsi dan kabupaten,” ucapnya.
Meski demikian, kata Ashari, pihaknya sudah mengupayakan kalau proses keuangan di Bolmong dipastikan akan segera berjalan dengan normal pada pekan depan.
“Memang sedikit terlambat namun rekomendasi provinsi harus ditindaklanjuti,” kata Sugeha.
Menurutnya, sebenarnya sudah beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Namun sistem keuangan harus rampung bersama-sama sehingga pihaknya menunggu semua SKPD yang menyelesaikan perbaikan.
“Saat ini sudah semua SKPD yang menyelesaikan rekomendasi tersebut. Namun untuk menjalankan proses keuangan harus persetujuan legislatif yang saat ini tinggal ditanda tangani pimpinan legislatif,” terangnya.
Ia juga menambahkan, jika persetujuan sudah ditanda tangani, maka semua SKPD bisa mengajukan permintaan dana di DPPKAD.
“Pada intinya, semua sudah dimaksimalkan, dan mudah-mudahan dalam dekat ini suda bisa terlaksana,” pungkasnya. (supandri)
