BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pensiun dini para Aparatur Sipil Negara (ASN), dinilai kurang tepat diterapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai akan bedampak buruk pada pelayanan masyarakat di wilayah yang belum lama dimekarkan tersebut, “Kalau ini diberlakukan, maka Boltim merupakan salah satu daerah yang kekurangan ASN,” ucap Kepala BKDD Bolmong Timur Darwis Lasabuda,
Meski tidak menyebutkan jumlah, namun Lasabuda menuturkan, ASN di Boltim yang belum sarjana terbilang masih banyak. “Masih banyak, ASN yang belum sarjana. Tentunya jika dipensiunkan Boltim dilanda krisis ASN,” terangnya.
Lasabuda menambahkan Boltim saat ini sangat membutuhkan tambahan tenaga ASN hingga 1.800 orang. “Harus ada kebijakan lain, sebab Boltim saja saat ini membutuhkan ASN. Jangan sampai kebijakan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (Mon77)
