Manado, BT – Pencapaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait pengelolaan keuangan tahun 2013 lalu, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ditanggapi beragam oleh para legislator di DPRD Provinsi Sulut. Ketua DPRD Provinsi Sulut, Pdt Meiva Salindeho-Lintang menilai perlunya mengevaluasi kinerja SKPD dengan adanya hasil WDP ini.
“Gubernur perlu mengevaluasi seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulut. Terlebih khusus yang mendapatkan catatan atau temuan dari BPK RI,” tutur Meiva.
Lain lagi dengan Raski Mokodompit,SH. Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini, saat dihubungi beritatotabuan.com, mengatakan bahwa hasil WDP kali ini, adalah prestasi Gubernur Provinsi Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS).
“WDP hanyalah satu prestasi kecil diantara banyaknya prestasi besar SHS. Evaluasi SKPD memang perlu. Tapi mendapatkan opini WDP juga kita harus memberi apresiasi kepada pihak eksekutif,” kata Raski.
Raski yang merupakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut ini menambahkan, opini WDP ini tidak serta merta menghilangkan prestasi besar SHS sebelumnya. Dia berkeyakinan hasil ini adalah yang terbaik, dan pemerintah pusat tetap memberikan perhatian penuh terhadap sosok SHS yang banyak memberikan prestasi untuk Sulut. (windiarto/junaidi)
