BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Kegiatan reses masa sidang pertama Dewan Kabupaten (Dekkab) Boltim, Sabtu (11/02) lalu, berakhir di lapangan Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, dihadiri ratusan masyarakat perwakilan dari dua Kecamatan di Modayag bersatu.
Kegiatan reses tersebut dipimpin langsung Ketua Dekab Marsaoleh Mamonto dan dihadiri Camat Modayag Uyun Pangalima, Camat Modayag Barat Kisman Mamonto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Oskar Manoppo, Kepala Badan Kesbangpol Jemi Golonda dan para Sangadi se- Kecamatan Modayag bersatu.
Pantauan harian ini, para masyarakat sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan tersebut, ini dibuktikan dengan banyaknya usulan-usulan terkait pembangunan yang ada di desa, tak hanya itu para warga juga menyampaikan keluhan terkait dengan program – program pemerintah dalam bentuk bantuan yang dinilai belum tepat sasaran.
“Usulan warga di modayag barat berupa infrastruktur jalan perkebunan, bantuan kepada kelompok pemuda, bantuan kepada kelompok usaha kecil menengah, kenaikan insentif untuk para imam dan pendeta, mobil pemadam kebakaran dan masih banyak lainnya,” ujar Camat Modayag Barat Kisman Mamonto.
Selain itu, para warga juga meminta kepada Pemkab Boltim untuk menseriusi masalah perambahan hutan diwilayah cagar alam gunung ambang yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
“Jika dibiarkan maka masyarakat kwatir dampaknya akan dirasakanoleh masyarakat yang ada bawah kaki gunung ambang berupa banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu warga juga mengeluhkan sejumlah fasilitas air bersih yang sudah dibangun namun belum berfungsi, tak hanya itu beberapa proyek yang kondisinya asal jadi juga tak lepas dari sorotan warga,” tutur Camat Modayag Uyun Pangalima.
Sementara itu, marsaoleh dalam sambutannya mengatakan, semua keluhan dan usulan warga ini akan ditampung oleh pihak Dekab Boltim untuk selanjutnya dibahas.
“Untuk keluhan – keluhan masyarakat ini akan kita tindak lanjuti untuk dibahas bersama-sama dengan pihak eksekutif, dan untuk usulan –usulan warga ini tentunya akan kita tampung untuk dipilah mana yang akan menjadi skala prioritas 2018, tentunya dengan mengacu pada kondisi keuangan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKD Oskar Manoppo, juga turut memaparkan kondisi keuangan daerah saat ini, diman pihak Pemkab Boltim masi memiliki hutang kepada pihak ketiga akibat DAK 2016 dari pemerintah pusat belum masuk ke daerah.
“Sehingga ada beberapa paket pekerjaan proyek 2017 masi dilaihkan untuk membayar sisa pekerjaan kepada pihak ketiga, jika tidak dibayarakan maka pemkab bisa digugat,” jelas Oskar.(Mon77)
