BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Boltim, Ramlah Mokodompis, mendapat kritikan dari Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Muhammad Assegaf.
Pasalnya, program kerja di Dispertanak Boltim, hingga saat ini dinilai belum membawah hasil yang maksimal untuk kesejahteraan petani.
“Jangan hanya membuat pelatihan yang sifatnya cuma sekedar untuk menggugurkan kewajiban tetapi tidak berguna bagi petani Boltim,” ungkap Assegaf, saat membuka secara resmi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Okulasi Sambung Samping dan Pucuk Tanaman Kakao, Diselenggarakan Dispertanak Boltim, Selasa (01/08/2017) kemarin
Assegaf mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut memang bermanfaat positif bagi petani. Namun menurutnya, masih ada hal yang lebih bermanfaat lagi untuk kesejahteraan petani yang harus dirumuskan oleh Instansi terkait yakni Dispertanak.
“Saya menantang Dispertanak untuk membuat terobosan baru di tahun anggaran 2018. Program yang disusun di tahun 2018 nanti harus benar-benar bisa membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap petani.” ujarnya.
Assegaf mengatakan, saat ini budidaya tanaman kakao di Boltim belum menjadi salah satu tanaman unggulan. Hal ini disebabkan hasil produksi yang diterima petani dianggap belum mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup petani. “Dengan kata lain petani Boltim hanya sebatas menanam dan memanen hasil kakao lalu selanjutnya dijual kepada pengusaha pemborong biji kakao,” katanya.
Untuk meningkatkan dan memotivasi agar petani lebih serius dalam mengelola tanaman kakao ini, dibutuhkan peran penting dari Dispertanak untuk merumuskan suatu program dan inovasi baru, sehingga hasil dari budidaya tanaman kakao tersebut dapat dirasakan oleh petani bahkan bisa menjadikan petani itu sukses.
“Petani masih terkendala oleh keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan modal. Untuk itu Dispertanak harus terjun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan terkait kebutuhan apa yang menjadi pokok kendala bagi petani, melakukan pendampingan, melakukan pengusulan bantuan ke pemerintah provinsi serta pemerintah pusat pusat, terkait peralatan yang dibutuhkan petani.” tutup Assegaf.(mg3/Mon77)
