BERITATOTABUAN.COM, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dengan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi jika kontraktor melanggar aturan yang sudah ditetapkan. “Tahun 2018 mendatang anggaran dan jumlah proyek fisik di Kabupaten Bolmut semakin banyak. Semua proyek fisik yang akan dikerjakan harus jadi prioritas.Jika ditemukan kontraktor nakal atau hanya asal memperoleh proyek, dengan tidak memperhatikan kualitas dan target waktu, maka berpotensi putus kontrak,” ujar Wakil Ketua DPRD Bolmut Arman Lumuto SPd.I MPd.I
Arman mengatakan, pengawasan tersebut harus dilakukan, sehingga tidak merugikan anggaran pemerintah. “Jika dalam lelang yang sudah sangat terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), siapa saja bisa masuk. Namun harus tetap menjaga komitmen,” tegas Arman.
Arman pun mengingatkan kepada para pengawas proyek untuk bisa tegas. “Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kontraktor yang benar-benar serius dan bertanggung jawab dengan prroyek mereka,” tambahnya.
Politisi muda PAN ini kembali mengingatkan jika kemampuan daerah sebenarnya tidak terlalu besar. Sehingga yang dikerjakan tidak boleh asal jadi. Dimana, menurutnya skala prioritas harus diutamakan dan efek berantainya ke masyarakat jelas dan bisa menunjang kegiatan masyarakat setiap hari.
“Jangan sampai proyek peningkatan jalan tidak berkualitas dan akhirnya rusak sebelum waktunya. Ini yang dirugikan selain pemerintah juga masyarakat. Untuk tahun 2017 ini kami masih menilai proyek berjalan baik dan hasilnya tidak mengecewakan,” ungkapnya.(i-one)
