BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) berrncana menyusun aturan terkait penambahan kesejahteraan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di 80 desa, tahun ini.
Menurut Bupati Sehan S Landjar SH, peningkatan kesejahteraan BPD sangat penting, guna memaksimalkan fungsi BPD di desa. Sebab, jika gaji naik, tentu kinerja BPD harus ditingkatkan. Apalagi 2018 peran BPD lebih dimaksimalkan terutama pengawasan anggaran. “2018 kita upayakan gaji BPD naik. Untuk ketua setara Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan anggota tidak jauh berbeda dengan gaji ketua BPB,” tutur Bupati, kemarin.
Apalagi, sambungnya, belakangan pihaknya kerap mendapat laporan jika BPD mulai lemah, dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. “Tidak perlu dirahasiakan lagi. Saya tau ada beberapa BPD yang tidak bekerja maksimal. Bahkan, BPD diatur oleh sangadi,” sambung Landjar.
Ia mengaku, kedepan pihaknya akan terlibat aktif dalam seleksi anggota BPD. “Nantinya untuk seleksi anggota BPD, Pemkab Boltim akan perketat. Uang yang ada di desa sangat besar, sehingga buruh pengawasan yang ekstra ketat. Dan fungsi itu ada di BPD, 2018 BPD ikut menerima konsekuensi jika terjadi penyalahgunaan anggaran di desa,” urai mantan legislator Dekab Gorontalo ini.
Selain itu, Ia juga merencanakan peningkatan kesejahteraan para perangkat desa hingga anggota Pelindung Masyarakat (Linmas).
“Nanti akan saya naikkan gaji perangkat desa hingga kalangan Linmas. Sebab, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam hal keamanan di desa,” tutup Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulut ini. (mg3/Mon77)
