BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, menyiapkan bantuan 800 unit Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), untuk warga kurang mampu. Hal ini dikatakan langsung Bupati Boltim Sehan Landjar, saat membuka Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, di Aula Kantor Bupati Boltim, Selasa (20/03/2018) kemarin.
Pada kesempatan tersebut, Bupati dua periode pilihan rakyat Boltim ini mengaku pihaknya menargetkan tahun 2019 angka kemiskinan di Boltim berada pada posisi 2 persen. “Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Boltim bukan pada sandang dan pangan, tapi pada papan,” ujarnya.
Sehan mengatakan, ada pun dana untuk pembangunan 800 RTLH melalui Dana Alokasi Umum (DAU) 240 unit yang berasal dari Kementerian PUPR, 50 unit dari perumahan kelautan di Motongkad, serta 50 unit lagi dari CSR PT Arafura Surya Alam (ASA). “Total rumah untuk rakyat yang akan dibangun tahun ini 1.140 unit,” bebernya.
Lebih lanjut Bupati menuturkan, pembangunan rumah tersebut akan menjadi indikator penurunan angka kemiskinan di Boltim. “Target Saya 2000 unit karena data yang ada cuma 1.492 Kepala Keluarga (KK) yang tidak ada rumah. Saya bangun tahun ini 1.140 berarti sisanya tinggal 300-an lebih. Tahun depan Saya target lagi 1000 unit maka Insya Allah tahun 2020 nanti Boltim tidak ada lagi yang tinggal di tanah dan rumah orang,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Pemkab Boltim, Ikhsan Pangalima menambahkan, total keseluruhan intervensi Pemkab lewat pembangunan RTLH selang 2016-2018 berjumlah 1.140 unit. Sementara, untuk APBD Provinsi sebanyak 15 unit. “Target yang ditetapkan pada tahun 2016-2021 sebanyak 2000 unit. Artinya tahun 2019 jika memang berjalan sesuai rencana maka kita selesai melaksanakan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selang 3 tahun saja. Untuk sisanya 2020-2021 kita lebih bisa mensejahterahkan lagi bahkan sampai pada posisi 0 untuk penanggulangan kemiskinan,” urainya.
Diketahui, Konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2019 yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan rencana RPJMD perubahan Pemkab Boltim tahun 2016-2021. (mg3/Mon77)
