BRITATOTABUAN.COM, BOLSEL– Dalam rangka peningkatan kapasitas personil pengawasan TPS dan saksi partai politik (Parpol), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolmong Selatan menggelar rapat koordinasi pembinaan panwaslu kecamatan, di Aula Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (20/03/2019).
Rakor yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengawas pemilu ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kiswan paputungan yang diwakili Monita P Mokodompit, SE selaku kordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi sekaligus pemateri yang didampingi langsung Kepala Sekretariat Bawaslu Arthur Warokah, ST dan Staf Liswan Lumali.
“Pentingnya dalam pengawasan kampanye, panwascam harus memahami betul tugas sebagai pengawas kecamtan yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan,” ujar Ketua Bawaslu Bolsel yang diwakili Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Monita P Mokodompit pada saat sambutan dalam kegiatan tersebut
Dirinya juga berharap kesiapan seluruh jajarannya harus maksimal. “Pemilu ini tinggal menghitung hari. Saya harap untuk teman-teman panwaslucam tetap menjaga kekompakan dan harmonisasi dan tolong netralitas tetap dikaga dan diperlihatkan,” tambahnya.
Dirinya juga menegaskan dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini, Panwaslucam agar memastikan dan memantau Form C6 agar tidak disalah gunakan. Di samping itu menjelang pungut hitung Panwaslucam lebih waspada lagi terhadap potensi pelanggaran. “Panwaslucam harus memastikan Pengawasan TPS bekerja dwngan baik dari mulai pendistribusian logistik ke TPS sampai pada rekapitilasi,” tegas Monita
Sesuai pantauan Beritatotabuan.Com, pemateri menerangkan dengan sangat jelas bagaimana alur dari pada penanganan pelanggaran pemilu. Dan peserta Rakor pun mengikuti acara tersebut dwngan semqngat serta koopratif sehinggah acara berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Bolsel Arthur Warokah, ST menyapaikan sesuai dengan agenda Rakoor akan dilaksanakan selama tiga hari. “Tujuan dari diselenggarakan acara rapat koordinasi ini adalah untuk memberikan pemahaman, kesamaan pandangan dan tindaka, serta diskusi dalam permasalahan penanganan dan penindakan pelanggaran pada pemilu,” ucap Arthur. (advertorial)
