BERITATOTABUAN.COM, BOLSEL – Usulan yang telah dimasukkan selama proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terus menpatkan pengawalan penuh dari Bupati Bolmong Selatan Iskandar Kamaru SPt.
Hal ini terlihat dari kehadiran Bupati Bolsel Iskandar Kamaru SPt, dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembang) 2019 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 bertempat di Hotel Sangrilla Jakarta, Kamis (09/05/2019) kemarin.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo ini dihadiri oleh para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non’Kementerian, Gubernur, Menteri, Bupati/Walikota serta Bappeda se Indonesia.
Bupati Iskandar Kamaru mengatakan Prinsipnya Musrembangnas Pemkab Bolsel dalam beberapa program dan Issue strategis sudah menyerahkan kepada pemerintah provinsi. Karena berbagai tahapan sudah dilakukan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. “Khusus Bolsel, pengusulan program sudah memgacu pada e-planing, e-budgeting, dengan mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan pembangunan daerah,” ucap Bupati.
Iskandar juga mengatakan, kegitan yang diikuti ini sangat penting dalam rangka mengsingkronkan program pemerintah daerah, provinsi dan Pemerintah Pusat. “Beberapa Issue strategis yang didorong dalam program daerah diataranya Pembangunan Infrastruktur dalam Penanggulangan Kemiskinan,” tambah Iskandar yang juga merupakan Ketua Presidium KAHMI Bolsel ini.
Sementara itu presiden dalam sambutannya mengatakan, musyawarah pembangunan nasional adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan nasional kedepan. “Lima tahun ini Indonesia telah mengalami kemajuan, sehingga target Indonesia tahun 2045 berdaulat, maju, adil dan makmur akan terwujud,” ucap presiden.
“Kepada bupati, wali kota, gubernur, dalam melaksanakan pembangunan harus selaras dengan apa yang telah menjadi visi pemerintah dengan program nawacita,” tambah Presiden lagi.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh empat menteri koordinator diantaranya Puan Maharani Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia, kemudian Lenjen TNI Luhut Binsar Panjaitan Menko bidang kemaritiman Indonesia, Jenderal TNI Dr H Wiranto SH Menteri koordinator bidang politik hukum dan kemanan, terakhir Darmin Nasution Menteri koordinator perekonomian. (hamka taamole)
