BERITATOTABUAN.COM, SULUT – Pernyataan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu SH yang meminta ke Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) untuk segera mengembalikan mobil dinas (Mobnas) dinilai oleh Hari Mokodompit SH, selaku salah satu tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Raya sudah keluar dari aturan.
Hal itu diutarakan menyusul pernyataan-pernyataan Sekwan Sulut yang dinilai lucu dan sudah diluar dari ketentuan. “Bukan lagi lucu. Tapi pernyataan di media yang disampaikan Sekwan Gledy Kawatu diluar batas aturan. Sepertinya beliau mau melampaui aturan, ini betul-betul memalukan. Apa dasarnya meminta JAK kembalikan mobnas?. Seharusnya Sekwan mengacu pada keputusan resmi Mendagri atau Kemendagri. Kesannya, Sekwan seperti didesak. Begitu tendensius sejak insiden JAK ini bergulir,” ujar Mokondompit.
Pria yang akrab disapa Ari itu menyarankan agar Kawatu menghentikan pernyataan-pernyataan yang membuat publik tertawa. Lanjut disampaikannya ketika Sekwan mengerti posisi dan menghormati aturan main, maka seluruh mekanisme yang tengah berproses akan berjalah lebih bermartabat.
“Kita semua telah mengetahui proses di Kemendagri sedang berlangsung. Pihak Pemprov dalam hal ini Sekwan diminta melengkapi beberapa syarat atau anggaplah bukti atas rekomendasi mereka agar JAK diberhentikan dari wakil rakyat. Lalu bukti-bukti itu sampai saat ini terbengkalai, alias gagal dipenuhinya. Artinya, Sekwan harus jujur dalam soal ini. Bahwa bukti tidak cukup, dan JAK sah sebagai wakil rakyat. Aturan dimanapun tidak dapat begitu saja menganulir hak JAK sebagai wakil. Beliau sah dan wajar menggunakan fasilitas selaku seorang Ketua DPRD Sulut saat ini. Aneh ya, Sekwan meminta fasilitas yang digunakan JAK agar dikembalikan,” kata Mokondompit tegas.
Di tempat terpisah, James Arthur Kojongian saat dikonfirmasi menyampaikan sangat menjunjung tinggi hukum. Politisi muda yang cukup vokal ini dengan santai mengatakan akan siap tanpa diminta Sekwan, ia mengembalikan semua fasilitas negara, jika surat dan putusan resmi dari Kemendagri telah turun. JAK berharap semua pihak patuhi aturan yang berlaku dengan tidak mendahului proses yang tengah berjalan.
“Oh ya, tentu saya akan kembalikan fasilitas negara yang saya pakai ketika putusan Kemendagri telah resmi keluar. Sekarang memang belum ada keputusan dari Kemendagri. Itu sebabnya, saya sebagai wakil rakyat tidak boleh menabrak aturan main. Tanpa dimintapun saya kembalikan fasilitas tersebut, asalkan keputusannya sudah bulat dan final. Yang terjadi kan belum ada keputusan,” tutur JAK, saat diwawancarai wartawan, Jumat (30/4/2021). (*)
