BERITATOTABUAN.COM, KOTA PROBOLINGGO – Upaya mewujudkan Kota Probolinggo Inklusi tahun 2024 ini terus dilakukan. Terbaru, pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) mengadakan audiensi bersama Yayasan PPDiS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo) pada Kamis (18/1/24) di kantor setempat.
Topik yang dibahas adalah hasil program inklusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 serta rencana pembuatan road map ramah disabilitas tahun 2025-2029.
Melalui Gerakan Pro Hadi (Gerakan Probolinggo Sahabat Disabilitas) yang diluncurkan tahun 2022 lalu, pemerintah terus berkomitmen untuk melibatkan kelompok disabilitas dalam pembangunan kota. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Madihah yang juga bertindak sebagai pemimpin audiensi.
“Gerakan Probolinggo Sahabat Disabilitas (Pro Hadi) merupakan kebijakan penting sekaligus inovatif dalam rangka menggemakan program dan kegiatan yang berorientasi kepada kelompok disabilitas,” jelasnya.
Masih menurut Madihah, salah satu upaya menuju Kota Probolinggo Inklusi adalah melalui proses pengintegrasian Gerakan Pro Hadi ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
“Yakni RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045, RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2025-2026, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2025 serta sedianya nanti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kepala daerah hasil pemilu serentak pada November 2024,” lanjutnya.
Juga melalui pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang nantinya akan menangani, menciptakan dan mengakselerasi gerakan inklusi ini kepada semua stakeholder.
“Kelompok difabel selaku sasaran kegiatan itu melalui UPT tersebut bisa didorong atau disemangati sekira secara bertahap mampu menemukan jati dirinya,” tambah Madihah.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti menjelaskan, selama tahun 2022 dan 2023 telah banyak yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo untuk mengubah kota ini menjadi lebih inklusif. Contohnya, dengan membentuk Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) di dua kecamatan sebagai wadah pemberdayaan teman-teman difabel.
“Namun kita sudah memiliki KDK (Kelompok Disabilitas Kelurahan) yang telah terbentuk di dua kecamatan, yakni Kanigaran dan Kademangan. Melalui KDK inilah, upaya pemberdayaan teman-teman difabel dilakukan dengan mengikutkan mereka pada sejumlah pelatihan pembangunan usaha dan lain sebagainya,” ceritanya.
Sementara itu, Staf Ahli Slamet Swantoro berpendapat, dalam membentuk sebuah usaha, tidak semua kelompok disabilitas harus memproduksi barang. Namun juga bisa mengambil peran sebagai konseptor maupun manajerial. “Teman-teman difabel bisa sebagai konseptor dan tenaga kerja yang memproduksi bisa orang lain. Dari sisi manajemen maupun pengaturan operasional bisa dilakukan oleh teman-teman difabel,” jelasnya.
Perihal banyaknya usulan yang disampaikan dalam audiensi ini, Direktur PPDiS Luluk Ariantiny selaku mitra pemkot mengatakan, akan menyusunnya menjadi sebuah dokumen road map atau rencana aksi daerah.
“Road map ini sebagai akselerasi pemenuhan hak-hak disabilitas di berbagai sektor dan sekaligus mendorong stakeholder Pemerintah Kota Probolinggo terutama semua OPD (organisasi perangkat daerah) dalam melibatkan dan memasukan isu difabel dalam setiap perencanaan dan kegiatan,” ungkap Luluk yang berencana membuat road map pada tahun ini.(Ali Makhfud)
