NASIONAL – Nilai investasi KKPR di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp357,17 triliun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian ini sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan tata ruang kini berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Tata ruang telah menjadi fondasi strategis dalam memastikan pembangunan yang terukur dan berkeadilan,” ujar Menteri Nusron, Senin (27/10/2025).
Digitalisasi RDTR Perkuat Kepastian Investasi
Menteri Nusron menjelaskan bahwa langkah Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat sistem perencanaan ruang melalui digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah memicu peningkatan nilai investasi.
Selama satu tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan 119 RDTR baru, meningkat 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total 445 RDTR kini terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), meningkat 73,8% dalam periode yang sama.
Integrasi ini menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi.
Melalui mekanisme persetujuan KKPR, pelaku usaha memperoleh kepastian lokasi dan izin yang cepat, transparan, dan berbasis data spasial akurat.
KKPR Jadi Fondasi Kepercayaan Investor
Menurut Menteri Nusron, nilai investasi Rp357,17 triliun dari produk KKPR bukan sekadar angka.
Capaian itu menjadi bukti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang nasional.
“Investor kini tidak ragu menanamkan modal karena melihat adanya transparansi dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Kita memulai semuanya dari kepastian ruang,” tegasnya.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Prabowo-Gibran yang menekankan pemerataan pembangunan, investasi produktif, dan kesejahteraan rakyat melalui tata ruang terintegrasi.
Pembangunan Berkelanjutan Jadi Arah Kebijakan
Menteri Nusron menambahkan, penguatan tata ruang juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan mitigasi bencana.
Pemerintah menyusun setiap RDTR dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya alam agar pembangunan tetap berkelanjutan.
“Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menyentuh seluruh wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi tata ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi RDTR, serta memperkuat data spasial lintas sektor.
“Kementerian ATR/BPN ingin memastikan setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Menteri Nusron.
