BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Harapan masyarakat di Bolmong Raya memisahkan diri dari Propinsi Sulawesi Utara sebentar lagi bakal terwujud. Namun begitu, siapa yang bakal ditunjuk sebagai Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Propinsi Bolmong Raya masih menjadi tanda tanya.
Walau sebelumnya, Siswa Rahmat Mokodongan (SRM) digadang – gadang sebagai Pjs Gubernur nantinya. Justru beberapa kalangan malah mengusulkan nama Penjabat Bupati Bolmong Timur (Boltim), Muhammad Rudi Mokoginta sebagai alternatif lain.
“Dilihat rekam jejaknya selama ini, Pak Rudi Mokoginta bisa menjadi opsi lain Pjs Gubernur Propinsi BMR kelak. Beliau adalah birokrat handal yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia birokrasi di BMR,” ujar Lehes Mamonto warga Nuangan.
Di pihak lain, Ismail Mokodompit mewakili tokoh masyarakat Boltim, menilai, dilihat dari popularitas figur Rudi sendiri cukup dikenal masyarakat di BMR. Apalagi dirinya pernah menjabat beberapa jabatan strategis, seperti di Bolmong Utara hingga Boltim.
“Terlebih dia kembali dipercayakan sebagai penjabat bupati Boltim. Popularitas serta integritasnya, saya pikir lebih mumpuni dibanding Rahmat Mokodongan,” tutur Ismail.
Efendy Abdul Kadir selaku Ketua LSM Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (LPKEL) Reformasi Bolmong Raya, punya penilaian tersendiri mengenai sosok Rudi Mokoginta.
“Pjs Gubernur itu merupakan domain pusat. Tapi kalau melihat siapa yang pantas, saya pikir Rudi punya nilai plus meski lebih junior dari Rahmat Mokodongan. Poin pentingnya karena dia tak punya cacat dalam masalah hukum,” tegasnya.
Rudi Mokoginta kala dimintai tanggapannya, mengaku, bahwa dirinya belum layak bila disandingkan dengan sosok Rahmat Mokodongan. Rudi menyatakan, dirinya masih fokus pada jabatan Pj Bupati Boltim.
“Media tidak perlu membanding-bandingkan saya dengan Pak Rahmat Mokodongan. Beliau adalah senior saya dan pengalam saya masih minim dibanding beliau,” ucapnya.
Pun demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait siapa yang bakal ditunjuk sebagai Pjs Gubernur BMR kelak.
“Saya kira, ini tidak perlu dipolemikkan. Saya ingin fokus dulu dengan jabatan saat ini. Toch, jika diberi kepercayaan itu adalah hak pemerintah pusat,” tandasnya. (Sandy)