BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Munculnya dua yayasan dalam hal ini Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (YPB) dan Yayasan Pendidikan Tinggi Kotamobagu (YPTK) yang saling mengklaim akan kepemilikan pengelolaan Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), yang mengakibatkan ditutupnya portal pelaporan data-data akademik Perguruan Tinggi tertua di Bolaang Mongondow Raya (BMR) tersebut oleh Kopertis wilayah IX Sulawesi, mengundang reaksi keras dari jajaran mahasiswa dan dosen di UDK.
Kamis (12/11/2015) kemarin, ribuan mahasiswa beserta dengan seluruh tenaga pengajar UDK menggelar aksi besar-besaran, dan kemudian mendatangi kantor DPRD serta kantor Walikota Kotamobagu.
Tuntutan mereka jelas. Para akademisi dan intelektual muda di UDK tersebut meminta agar Pemkot Kotamobagu segera mengambil alih pengelolaan UDK.
“Dalam regulasi jelas menyebut kalau pemerintah berhak mengambil alih pengelolaan sebuah perguruan tinggi agar tidak dibekukan,” ucap Hendratno Pasambuna SHUt, selaku kordinator lapangan (korlap) dalam aksi tersebut.
Mereka pun mendesak agar Pemkot melakukan ‘penyelamatan’ atas situasi yang terjadi di UDK.
“Pemerintah tidak bisa hanya tinggal diam melihat hal ini. Harus ada langkah tegas sifatnya merupakan solusi, untuk menyelamatkan UDK sebagai bagian dari dunia pendidikan di Kotamobagu dan juga Bolmong raya,” tukasnya.
Dalam orasinya, Hendratno pun menyatakan penolakan mereka atas pengelolaan YPB maupun YPTK terhadak UDK.
“Konflik ini mengakibatkan kerugian bagi kami. Maka dengan ini kami menyatakan menolak dengan tegas dua yayasan itu untuk melakukan pengelolaan di UDK,” tegasnya.
Untuk membuktikan keseriusan mereka, agar UDK bisa diambil alih oleh Pemkot Kotamobagu. Hendratno mengatakan kalau mereka rela dialih statuskan menjadi Universitas Negeri.
“Bahkan, jika terjadi perombakan struktur di dalamnya juga tidak apa-apa. Ini demi menyelamatkan seluruh nasib mahasiswa yang ada di dalamnya. Terlebih aka nada mahasiswa sudah menyelesaikan studi dan akan segera di wisuda,” tuturnya. (jun)
