BERITATOTABUAN
.COM, KOTAMOBAGU – Pesta demokrasi dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara telah usai digelar. Namun, bukan berarti hal ini lantas tidak perlu dievaluasi.
Senin (21/12/2015) kemarin, Panwaslu Kota Kotamobagu menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bersama dengan unsur persbdi Kotamobagu, dengan mengambil tema ‘Evaluasi Partisipasi Pemilih Dalam Pilgub Sulut di Kotamobagu’.
Pada acara yang juga menghadirkan komisioner KPU Kotamobagu Iwan Manoppo SE tersebut mencoba mengevaluasi kembali dugaan yang akhirnya jadi penyebab menurunnya partisipasi pemilih hingga posisi
53,48 persen, dari target awal 85 persen.
“Salah satu yang mempengaruhi menurunnya partisipasi pemilih, dalam riset tertutup yang dilakukan KPU Kotamobagu, disebabkan oleh eberapa faktor,” ujar Iwan Manoppo.
Diantara faktor-faktor tersebut dikatakan Iwan, soal unsur kekerabatan dalam hal ini kedekatan etnis, serta money politik, menurutnya ikut mempengaruhi menurunnya keinginan warga untukndatang memilih di TPS.
“Unsur kekerabatan yang dimaksud adalah tidak adanya keterwakilan kader BMR di Pilgub Sulut. Ini bisa dibuktikan dengan gencarnya wacana Golput yang menyebar melalui media sosial,” tambahnya.
Namun demikian, dikatakan Iwan pihak KPU Kotamobagu bersama dengan Panwaslu serta pemerintah telah berusaha keras, melakukan melakukan sosialisasi yang massif ke masyarakat.
” Ini bisa dilihat, hingga 1 hari menjelang pemilihan pihak pemerintah dengan rela meminjamkan salah satu kendataan operasionalnya kepada kami, guna melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan hari H pencoblosan,” tuturnya.
Disisi lain, pimpinan Panwaslu Kotamobagu Herdy Dajoh SIP mengatakan kalau persoalan partisipasi pemilih kedepan harus lebih ditingkatkan. Namun demikian, ditambahkan olehnya faktor money politik tetap harus dihilangkan dalam setiap pelaksanaan hajatan pemilu.
“Jangan sampai kita mentolelir adanya money politik guna meningkatkan partisipasi pemilih,” tegas Herdy,
Dirinya pun menyayangkan sikap apatis warga, yang enggan memilih dalam Pilkadan serentak kali ini.
“Jadi, jangan harap warga bisa melontarkan kritikan lebih kepada pemimpin baru di Sulut nanti, jika pada Pilkada kali ini mereka tidak menyalurkan hak pilihnya,” tambahnya.
Sementara itu, Ahmad R Gulama selaku salah satu unsur pers yang hadir, mempertanyakan soal regulasi KPU yang membatasi calon, untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada kali ini.
“Salah satu penyebab juga adalah kurangnya APK yang terpasang. Sehingga, masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui siapa yang akan mereka pilih. Ini semua, menurut kami, diakibatkan jugaboleh regulasi yang telah melarang kandidat memasang APK, dan menyerahkan sepenuhnya pemasangan APK itu ke pihak KPU. Kiranya, regulasi seperti ini kami harap bisa dipertimbangkan kembali,” tukas Gulama. (jun)
