BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Pengurangan tenaga honorer daerah (Honda) di Kotamobagu terus menuai tanggapan oleh jajaran wakil rakyat di daerah itu. Setelah sebelumnya, Jusran Mokolanut Ketua DPC PKB dan Kadir Rumoroy selaku Ketua DPD PKS Kotamobagu memberikan tanggapan.
Kini hal serupa datang dari Ketua DPC Demokrat Kotamobagu, Ir Ishak Sugeha ME. Menghubungi beritatotabuan.com, lewat ponsel selulernya, Ishak mengatakan kalau Pemkot sebaiknya melakukan kebijakan tersebut secara terukur dan terkoordinasi dgn baik.
Menariknya, Ishak bahkan mengatakan kalau Kepala BKDD Kotamobagu jangan membuat kebijakan yang justru imbasnya menimbulkan citra negative terhadap kepemimpinan Walikota Kotamobagu.
“Kepala BKDD jangan selalu membuat kebijakan administratif yang justru menurunkan popularitas dan membuat image negatif terhadap Walikota,” tukas Ishak,
Selain itu, Ishak juga mengingatkan agar Pemkot tidak melakukan atau membuat keputusan sepihak, terhadap penggunaan anggaran APBD yang tidak dikoordinasikan dgn DPRD.
“ini saya ingatkan bahwa semua tenaga honorer yg ada di Kotamobagu sudah diperhitungkan dalam APBD 2016, dan sudah di tetapkan oleh DPRD pada 27 November 2015 lalu,” cecarnya,
Pada akhirnya, politisi yang dikenal cukup vocal dan sudah memasuki dua periode di DPRD Kotamobagu itu, meminta kebijakan pengurangan honor ini ditunda dan harus dibicarakan dulu dgn DPRD.
“Jangan diputuskan sepihak oleh Pemkot. Pengalihan atau pergeseran program dan kegiatan itu tidak bisa dilakukan sepihak, baik oleh Pemkot maupun oleh kami pihak DPRD Kotamobagu,” tandasnya, (jun)
