BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu Tahlis Gallang SIP MM, memberikan alasan yang cukup rasional, dalam kebijakan mereka menurangi tenaga honorer di Kotamobagu yang saat ini jumlahnya sudah mencapai ribuan dan tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Saat ini system keuangan kita sudah menganut accrual basic. Dimana, pengeluaran anggaran harus berbasis kinerja. Nah, saat ini honorer yang ada harus di rasionalisasi kinerja mereka dalam menjalankan aktiofitas itu seperti apa. Jangan sampai dinilai oleh BPK merupakan pemborosan anggaran,” ujar Tahlis,
Tahlis bahkan mencontohkan di RUSD Kotamobagu misalnya, dalam rumah sakit tersebut setelah di check ternyata jumlah tenaga honorer 270 dan PNS 161.
“Jumlah pasien di RSUD Kotamobagu saat itu sekitar 45 orang. Nah, logikanya 45 orang ini dilayani oleh 431 petugas. Kira-kira itu rasional atau tidak?. Berarti ada terkesan pemborosan anggaran. Nah, itu yang kita ingin rasionalkan,” ungkapnya.
Tahlis mengatakan, seharusnya jumlah tersebut dikurangi lantas kemudian ditambah dengan petugas kebersihan, dan petugas keamanan,
“Sehingga factor keamanan dan kebersihan di RSUD itu juga tetap terjaga,” tambahnya,
Kebijakan pengurangan tenaga honorer tersebut, dikatakan Tahlis semata-mata merupakan bentuk penyelamatan terhadap tenaga honorer itu sendiri.
“Jangan sampai akibat kebijakan ini lantas jadi temuan BPK, dan dinyatakan masuk dalam kategori Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Nah, yang menanggung TGR itu tentulah yang menerima dana tersebut dalam hal ini honorer. Itu yang saya minta ke SKPD, jika itu kebijakan pengangkatan tenaga honorer harus dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Jangan giliran TGR justru dibebankan kepada honorer,” tutupnya, (jun)
