ADVETORIAL
BERITATOTABUAN.COM, ADVETORIAL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanni Rnny Tuuk STh, Kamis (21/02/2019) siang tadi menghadiri Rapat Kordinasi dan Evaluasi (Rakorev) hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018, yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado. Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, Para Kepala Instansi Vertikal dan BUMN di Provinsi Sulawesi Utara, 15 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta dihadiri oleh Para Kepala Bappeda/yang mewakili Kepala Bappeda se-Provinsi Sulawesi Utara itu, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah menghadiri acara tersebut “Ini merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab bersama dalam membangun Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Olly.
Olly menambahkan bahwa banyak hal yang harus dipahami bersama, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dalam meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Hankam Daerah. “Gubernur mengatakan keberhasilan Bupati dan Walikota dalam membangun daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah provinsi Sulawesi utara dan mudah-mudahan apa yang dibahas dalam rapat koordinasi kali ini di tahun 2019 ini kita dapat menyelesaikan segala persoalan masyarakat sehingga di rapat koordinasi tahun depan nanti, kita akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap kegiatan-kegiatan kita yang ada di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wabup Bolmong Yahnni Rinny Tuuk STh, MM dalam pemaparannya dihadapan Gubernur Sulut mengatakan bahwa saat ini ada empat prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemkab Bolaang Mongondow. “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan dalam bidang ekonomi; pembangunan dalam bidang infrastruktur, sertabantuan keuangan untuk pemerintahan desa, menjadi prioritas dalam proses pembangunan di daerah kami,” ucap Yanni.
Yanni pun dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pemeritah tersebut pada tahun 2018 lalu, dimana diantara kendala tersebut adalah belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian. “Untuk menindaklanjuti dan mengatasi kedua permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi dengan Implementasi Aplikasi E-Governance (E-Planning, E-Budgetting, E-Monev, E-Database dan E-Lakip) pada Tahun 2019 ini serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar sebagai Penunjang Perekonomian melalui Kemitraan Pembiayaan Pembangunan,” tuturnya. (advetorial/jun)
