Walikota Hadiri Pelantikan Tim Pengawasan Orang Asing Kotamobagu

ADVETORIAL

Walikota Kotamobagu saat memberikan cendera mata kepada Dirjen Imigrasi KemenkumHAM

BERITATOTABUAN.COM, ADVETORIAL – Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, Selasa (04/12/2018), menghadiri kegiatan pelantikan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kecamatan se – Kota Kotamobagu, dan Peresmian Gedung Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu. Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan bahwa, kehadiran Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, telah banyak membantu serta memberi manfaat bagi masyarakat diwilayah Bolaang Mongondow Raya, khususnya dalam pengurusan dokumen keimigrasian. “Masyarakat yang ada sangat terbantu dengan adanya kantor Imigrasi di Kota Kotamobagu, bahkan Bolaang Mongondow Raya,” ujar Tatong.

Walikota Kotamobagu bersama Dirjen Imigrasi KemenkumHAM saat menyaksikan penandatanganan pembentukan tim Pengawasan Orang Asing

Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang telah berkenan untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Kotamobagu.

Walikota Kotamobagu bersama Dirjen Imigrasi KemenkumHAM saat meninjau bagian pelayan kantor Imigrasi Kotamobagu

“Kami juga sangat berharap agar kiranya kantor Imigrasi Non TPI Kelas III Kotamobagu, statusnya bisa naik kelas, sehingga pelayanan kepada seluruh masyarakat, di wilayah Bolaang Mongondow Raya akan lebih maksimal lagi,” tambahnya.

Walikota Kotamobagu bersama Dirjen Imigrasi KemenkumHAM saat meninjau ruangan dan bangunan kantor Imigrasi Kotamobagu

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ronny Frangky Sompie tersebut, juga dihadiri Bupati Bolaang Mongondow, Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Amin Lasena, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Rusdi Gumalangit, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), para Pimpinan DPRD para pejabat dilingkungan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah se – Bolaang Mongondow Raya. (advetorial/jun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.