BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 8 Agustus 2024.
Di mana, Pj Bupati Bolmong dr. Jusnan C. Mokoginta Mars diwakili oleh Staff Ahli Bupati Bolmong Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Deddy Ruswandi Mokodongan, pada rakor yang digelar secara daring via zoom tersebut.
Rakor sendiri, mengungkap berbagai informasi penting terkait perkembangan inflasi nasional hingga ke daerah.
Terdapat tren penurunan inflasi yang selaras dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Tercatat, hingga Juli 2024 inflasi nasional berada di angka 2,13 persen, turun dari 3,1 persen di Juli 2023.
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024, naik menjadi 5,11 persen, dari 5,05 persen pada tahun 2023.
Untuk provinsi Sulawesi Utara sendiri, inflasi berada di angka 4,0 persen dan masuk dalam tiga besar inflasi nasional.
Untuk Kabupaten/Kota, Minahasa Selatan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional dengan inflasi 6,68 persen.
“Penyumbang inflasi tertinggi di mayoritas daerah adalah beras, cabai rawit, dan minyak goreng,” ungkap Deddy, dalam zoom yang berlangsung di ruang rapat Kominfo Bolmong.
Meski inflasi di Sulut tinggi, TPID mengungkapkan, inflasi di Bolmong masih relatif aman dan terkendali serta tidak masuk pada zona merah nasional.
Pemerintah sendiri telah memberikan insentif fiskal sebesar 300 miliar rupiah kepada 50 daerah dengan rincian 4 provinsi, 10 kota dan 36 kabupaten.
Di mana, dua daerah di Sulut yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Bitung menerima insentif masing-masing Rp.6 Milyar dan Kota Bitung 5 Milyar.*(Angga Rasid)
