BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Timur Oscar Manoppo berharap agar pengajuan anggaran Pilkada, yang diberikan oleh KPU dan BAwaslu Kabupaten Boltim, bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Oscar kepada awak media, terkait dengan keluhan dari Bawaslu Kabupaten Boltim, yang menilai alokasi anggaran pengawasan untuk Pilkada tahun 2020 nanti, masih minim. “Konsekuensinya ada beberapa anggaran untuk SKPD yang akan kita pangkas. Jika angggaran yang di minta Bawaslu sebanyak itu, maka kita hanya mengacu ke rasionalisasi anggaran kegiatan penting penyelengara pilkada. Pada prinsipnya pemda sangat mendukung pelaksanaan Pilkada namun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Sekda.
Sementara itu, Pimpinam Bawaslu Boltim, Susanto Mamonto mengungkapkan kalau alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah sejauh ini masih sangat minim. “Kita sudah beberapa kali menghadiri rapat pembahasan anggaran Pilkada bersama dengan TAPD dan DPRD Boltim, namun belum mendapat kesepakatan terkait dengan pagu anggaran yang akan dialokasikan.
Susanto menambahkan, jika anggaran minim, ditakutkan pengawasan Pilkada Boltim nanti tidak akan maksimal. “Ada banyak tahapan pilkada yang harus kami awasi, ada banyak anggaran yang dibutuhkan untuk jajaran pengawas kecamatan, Pengawas Desa, dan Pengawas TPS, ketika anggaran di pangkas, maka ototmatis proses pengawasan juga tidak maksimal,” terangnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Boltim Harmoko Mando mengatakan, anggaran yang diusulkan Bawaslu Boltim kepada pemerintah daerah yakni Rp 16 Miliyar namun yang diberikan TAPD hanya Rp 4,4 miliyar dan disepakati DPRD Boltim Rp 5,4 Miliyar. “Bawaslu melakukan pengawasan bukan karena keinginan personal tetapi amanah undang-undang yang memberikan tangung jawab kepada kami secara lembaga untuk mengawasi jalannya proses pengawasan dalam pilkada serentak tahun ini,” imbuhnya. (mg3/mon77)
