BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Sedikitnya 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, belum memasukkan laporan terkait realisasi anggaran tahun 2017. “Masih ada 14 satuan kerja yang belum memasukkan laporan realisasi anggaran, padahal ini sudah berulangkali disampaikan, sehingga saya masi menahan realisasi APBD 2018,” ungkap Bupati Boltim Sehan Landjar, saat memberikan sambutan pada rapat persiapan pemeriksaan/audit oleh BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boltim tahun anggaran 2017, Rabu (31/01/2018) kemarin.
Sehan mengatakan, laporan realisasi anggaran itu sangat penting, sehingga pihaknya meminta kepada SKPD untuk segera menyelesaikannya, karena tidak lama lagi tim audit dari BPK RI sudah akan masuk ke Boltim. “Karena setelah satuan kerja memasukkan laporan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya laporan tersebut masi akan dibenahi kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sedangkan pekan depan BPK sudah mulai masuk melakukan audit pengelolaan keuangan,” terangnya.
Sehan menambahkan untuk program dan kegiatan di masing-masing SKPD harus memiliki payung hukum yang jelas, baik itu berupa Peraturan Bupat (Perbup) atau Surat Keputusan (SK) Bupati. Agar nanti prosesnya bisa berjalan lancar dan tidak menjadi temuan BPK.
“Harus ada landasan hukum yang jelas, agar nantinya dapat dilihat dasar aturan dari kegiatan tersebut seperti apa, ini merupakan asas kepatuhan terhadap aturan dan BPK akan menilai itu,” ujarnya.
Bupati dua periode ini juga mengatakan, pihaknya akan kembali membuatkan pelimpahan kewenangan kepada Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, untuk melakukan pengawasan, perencanaan pembangunan hingga pertanggungjawaban oleh masing-masing satuan kerja. “Nantinya pengawasan ini berlaku sampai ditingkat pembangunan yang ada di desa,” tutup Sehan. (mg3/Mon77)
