BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Adanya pungutan iuran komite sekolah oleh pihak Sekolah SMK Negeri Nuangan, mendapatkan keluhan dari sejumlah wali murid. Pasalnya, penarikan uang komite sebanyak Rp60 ribu setiap bulannya itu dinilai mereka cukup memberatkan. Tak pelak, Kepala Dinas Pendidikan Boltim Yusri Damopolii bereaksi atas hal tersebut. “Saya baru mendengar keluhan ini. Nanti saya akan panggil oknum Kepsek ini untuk diminta keterangan mengenai kebenaran laporan wali murid tersebut,
karena sejak ada BOS saya sudah meminta semua sekolah tidak ada lagi memungut iuran komite,” ucap Yusri.
Ditegaskan Yusri, jika dalam pemanggilan itu oknum Kepsek memberikan alasan yang kurang rasional, maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas. “Apalagi keputusan para siswa dibebaskan dari iuran komite keinginan Bupati Boltim, jadi kalau terbukti tidak perlu ditoleransi lagi,” tegasnya.
Disisi lain, Meryatul Jannah yang merupakan Kepsek SMK Negeri Nuangan mengatakan kalau penarikan iuran komite tersebut dilakukan sejak dirinya belum menjadi Kepala Sekolah. “Saya tinggal melanjutkan penarikan iuran tersebut. Sebab, itu adalah kebijakan lama. Tentang jumlah uran tersebut adalah hasil kesepakatan sebelum saya menjadi Kepsek di SMK Nuangan,” tuturnya.
Jelasnya, adapun peruntukkan iuran komite, diberikan pada sejumlah tenaga Guru maupun tata usaha di sekolah berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Untuk membayar honor tiga guru, dua tata usaha dan satu Waker. “Program sudah berjalan sejak awal, jadi itu bukan pungutan yang tidak jelas karena ada kesepakatan antar Wali murid bersama pihak sekolah melalui rapat komite sebelumnya,” jelasnya.
Dirinya juga berencana dalam waktu dekat, menggelar rapat komite tahunan untuk mengatur kembali segala administrasi di sekolah. “Agustus mendatang akan dilaksanakan rapat komite bersama wali murid. Agenda dilakukan tiap tahun untuk meringankan beban iuran bagi para siswa kurang mampu,” terangnya. (Mon77)
