KOTAMOBAGU – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Kota Kotamobagu, Adnan Masinae, membuka Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi yang digelar di Aula Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis (11/12/2025).
Dalam sambutannya, Adnan menegaskan bahwa data demografi yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan data akan berdampak langsung pada arah dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“Semua pusat data ada di sini. Jika salah mengarahkan data, maka seluruh kebijakan yang diambil juga akan ikut salah,” tegasnya.
Adnan menyoroti persoalan data yang selama ini dinilai belum kredibel, terutama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan program sosial seperti Anak Asuh.
Ia menyebut ketidakjelasan data menyebabkan pemerintah kesulitan menentukan penerima manfaat, skema pendampingan, hingga besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Kita sering tidak tahu secara pasti siapa yang berhak, siapa bapak asuhnya, dan berapa anggaran yang harus disiapkan. Selama ini hanya menyampaikan angka dari data yang belum valid,” ujarnya.
Adnan juga menyinggung perbedaan data yang berubah-ubah setiap tahun sebagai indikator lemahnya sistem pendataan yang ada.
“Datanya simpang siur. Tahun 2023 tercatat lima ribu, 2024 turun menjadi tiga ribu, lalu 2025 naik menjadi enam ribu. Updating memang berjalan, tapi kita tidak mengikuti secara sistematis,” katanya.
Melalui FGD tersebut, Adnan berharap peserta dapat memberikan masukan konkret agar Sistem Informasi Demografi yang disusun mampu menjadi basis pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Jika kita memiliki database yang kuat dan valid, maka kebijakan yang lahir akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
