BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H, menghadiri Konsolidasi Pengawas Adhock se-Bolaang Mongondow Raya dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa 23 Juli 2024.
Dalam konsolidasi tersebut, Herwyn Malonda turut didampingi oleh jajaran Bawaslu Sulawesi Utara, Ketua Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP., M.Si, Koordiv SDMO & Diklat Erwin Franklin Sumampouw. SP., MAP, dan Koordiv HP2H Steffen Stevanus Linu,SS. MAP. Di mana, konsolidasi diikuti oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Bolaang Mongondow Raya.
Ketua Bawaslu Bolmong, Radikal Mokodompit SE, dalam sambutan mewakili Bawaslu se-BMR mengatakan, ucapan selamat datang kepada anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda.
“Kebanggaan bagi kami untuk menyambut pimpinan di Bolaang Mongondow Raya, ini momen yang langkah. Kehadiran beliau, sebagai bentuk dukungan dan kecintaan kepada kita sekalian,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda dalam pengarahannya menyampaikan, agar jajaran Bawaslu di Sulawesi Utara dapat berkerja dengan maksimal.
“Saya berharap permasalahan di pemilihan Sulawesi utara, bisa diselesaikan ditingkat provinsi,” ujarnya.
Ia memaparkan, selama ini Sulawesi Utara selalu memiliki indeks kerawanan yang cukup tinggi, tak terkecuali untuk wilayah BMR.
“Sulawesi Utara, Pilkada 2020 ranking satu kerawanan, pemilu 2024 ranking dua indeks kerawanannya,” paparnya.
Meski begitu, dengan kerja maksimal dari pengawas di tiap tingkatan, pemilihan dan pemilu di edisi sebelumnya dapat berjalan dengan baik.
“Tapi apa yang terjadi? kita soft landing. Di pengawas kita, tidak ada proses pidana. Walaupun indeksnya tinggi, tapi teman-teman pengawas dapat berkerja dengan baik sehingga apa yang ditakutkan tidak terjadi,” ujarnya.
Dengan maksimalnya kerja-kerja pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, diharapkan dapat mewujudkan Pemilihan yang lebih baik.
“Tugas kita memastikan, titik rawan, persoalan-persoalan yang akan dihadapi, kita berikan saran perbaikan. kalau tidak ditindak lanjuti, kita lakukan pemberian sanksi dalam bentuk rekomendasi ataupun proses-proses penyelesaian sengketa lain sesuai dengan dugaan pelanggaran yang terjadi,” terangnya.
“Kita berkerja untuk memastikan hak pilih masyarakat terjamin,” tegasnya.
Dirinya pun meminta, agar jajaran Bawaslu baik dari tingkat PTPS hingga tingkat RI dapat melakukan koordinasi dengan baik.
“Satu barisan, dari thamrin (Bawaslu RI) sampai ke kecamatan hingga PTPS, kita satu komando, Satu kesatuan pengawasan yang tidak bisa dipisahkan,” tutupnya.***
