Mantapkan Pengawasan Pilkada, Bawaslu Kotamobagu Ikuti Rakor Yang Digelar Menkopolhukam
BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kotamobagu mengikuti Rapay Kordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 yang digelar dan dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Marsekal TNI (Purm) Hadi Tjahjanto, di Claro Hotel Makassar Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut menghadirkan seluruh KPU, Bawaslu, Partai Politik juga Forkopimda dan stakeholder terkait, yang berasal dari wilayah Sulawesi, Maluku dan Kalimantan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, dalam arahannya menyampaikan, untuk dapat mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal mutlak.
“Stabilitas pada bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi Tahapan Pilkada 2024,” jelas Menko Polhukam.
Menko Polhukam memaparkan bahwa meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada serentak.
“Hal ini juga yang membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu Yunita Mokodompit S.Sos usai pelaksanaan kegiatan mengatakan, kalau Rakor tersebut juga merupakan bagian dari komunikasi untuk terus membangun sinergitas bersama seluruh stakeholder guna mensukseskan pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan serentak di bulan November tahun 2024 ini.
“Ada banyak hal yang disampaikan dalam Rakor tersebut, terutama terkait dengan kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak kepala daerah di tahun 2024. Salah satu diantatanya adalah dukungan pemerintah daerah terkait dengan anggaran pelaksanaan pemilu serentak tahun ini,” ungkap Yunita.
Pada hari kedua Rakor tersebut, diketahui Menkopolhukam juga menggelar koordinasi Sentra Gakkumdu sebagai bagian dari penanganan pelanggaran dalam pemilihan serentak.
“Rakor di hari kedua itu, ikut dibahas soal koordinasi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan serentak. Dimana, prinsipnya kami Bawaslu Kotamobagu akan mengawasi seluruh tahapan pemilihan serentak yang prosesnya sudah mulai bergulir. Jika pun kedepan ada pelanggaran tetap akan kita tindak sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambah Yunita. (*)
