BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Penggunaan dana Covid-19 oleh Pemerintah Kota Kotamobagu selama ini terus dilaporkan ke pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu Sugiarto Yunus kepada awak media. “Kita seluruh pemerintah daerah wajib melaporkan secara berkala realisasi penyerapan anggaran covid-19 setiap bulan ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak dilaporkan maka akan ada sanksi tertundanya Dana Alokasi Umum (DAU),” ungkap Sugiarto.
Ditanya soal berapa besaran anggaran Covid-19 yang dialokasikan Pemkot Kotamobagu, dirinya menambahkan kalau total anggaran keseluruhan yang disiapkan sekira Rp82 miliar untuk penanganan pendemi covid-19 tersebut. Dimana, dari total anggaran itu yang terserap sekira Rp2 miliar atau 34 persen, dengan serapan terbesar di RSUD Kota Kotamobagu sebanyak Rp18 miliar. “Ada 3 bidang serapan anggaran covid-19, untuk bidang kesehatan sekira Rp70.843.710.823, lantas Penyediaan jaring Pengaman Sosial sebesar Rp 9.296.293.359 dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp2.721.440.000,” jelasnya.
Soal kenapa RSUD Kotamobagu dialokasikan dengan anggaran terbesar, menurutnya hal tersebut disebabkan karena RSUD tersebut ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan nasional untuk penanganan covid-19.
Sementara itu, diketahui juga sebelumnya Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara mengatakan kalau Pemkot telah mengalokasikan penanganan covid-19 hingga Desember 2020 mendatang. “Skemanya kita siapkan hingga Desember nanti,” ungkap Tatong.
Namun demikian Tatong menambahkan kalau pihaknya tetap akan menunggu keputusan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kedaruratan pendemi covid-19 ini. “Kita menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia, soal kedaruratan covid-19 ini sampai kapan. Kalaupun sampai Desember yang pasti pemerintah daerah sudah sangat siap,” tegasnya. (mg1)
