BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) berbasis RPJMN 2025–2029. Kegiatan strategis ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, bertempat di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Rabu (22/10/2025).
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan laut nasional, terutama di Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal memiliki posisi strategis sebagai gerbang utara Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Kolonel Infanteri Wahyu Handoyo, Plh. Asisten Deputi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam RI. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencegah berbagai ancaman keamanan, termasuk pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara.
“Sulawesi Utara memiliki posisi vital dalam jalur perdagangan internasional serta pengawasan batas laut negara. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi hal yang sangat penting,” ujar Kol. Inf. Wahyu Handoyo.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan rakor tersebut. Ia menegaskan bahwa meskipun Kotamobagu bukan daerah pesisir, namun memiliki tanggung jawab dalam mendukung sistem keamanan wilayah secara menyeluruh.
“Meski Kotamobagu tidak berada di pesisir langsung, kami tetap berperan dalam mendukung sistem keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor dan kesiapsiagaan daerah. Rakor ini memberikan arah strategis bagi seluruh pemerintah daerah dalam mendukung keamanan nasional,” tutur Rendy.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga membahas upaya pembentukan peta jalan penguatan IKLN yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, guna menciptakan sistem keamanan laut yang solid, adaptif, dan berbasis kolaborasi.
Melalui forum koordinasi ini, Kemenko Polhukam RI menegaskan bahwa keamanan laut bukan hanya tanggung jawab sektor pertahanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah Indonesia.***
