BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Kartu BPJS Kesehatan dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, mulai tak berlaku lagi.
Hal ini menyusul dengan terbitnya Surat Edaran (SE) dari Pemkab Boltim nomor 800/setdakab/1039/IX/2017, tentang pengalihan kartu BPJS kesehatan menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Isi surat edaran tersebut menjabarkan tentang fungsi KIS ini mirip dengan kartu BPJS yang sebelumnya telah dimiliki oleh ASN,” ujar Kepala Bagian Humas Pemkab Boltim, Slamet Riyadi Umbola, kepada sejumlah wartawan, Senin (09/10) kemarin.
Lanjut Slamet mengatakan, fungsi antara kartu BPJS Kesehatan dan KIS tersebut tetap sama.
“Fungsinya sama antara KIS dan BPJS, terkait pembayarannya iuran bulanan bagi ASN juga sama, yakni dipotong lewat gaji setiap bulan. Hanya saja KIS merupakan program terbaru dari Presiden RI Joko Widodo, sehingga kita selaku Pemerintah dan Masyarakat di Daerah, harus mengikuti dan mendukung penuh program dari Pemerintah Pusat, termasuk pengalihan BPJS ke Kartu KIS,” katanya.
Slamet menambahkan, berdasarkan SE tersebut maka dianjurkan setiap ASN untuk segera memasukkan berkas yang diminta dalam penerbitan KIS.
“Setiap ASN diharapkan memasukkan kelengkapan berkas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Boltim selambat-lambatanya tanggal 1 Oktober 2017. Berkas tersebut antara lain foto copy kartu keluarga, SK CPNS, Kartu kuning atau Askes dan surat keterangan anak yang masih kuliah,” tukas Papa Lola sapaan akrabnya. (mg3/mon77)
