BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dengan mengurangi jumlah tenaga Honorer Daerah (Honda) di wilayah tersebut awal tahun 2016 ini, didukung oleh DPRD Kota Kotamobagu. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kota Kotamobagu Kadir Rumoroy saat bersua dengan sejumlah awak media, Senin (18/01/2016) usai melakukan hearing dengan Sekda Kotamobagu, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), di ruang Komisi I.
“DPRD Kotamobagu mendukung kebijakan pemerintah. Sangat-sangat mendukung. Tapi tahun 2016 ini menjadi pra kondisi untuk menyiapkan seluruh kebijakan tersebut,” ujar Kadir,
Namun demikian, Kadir mengatakan dalam hearing tersebut Pemkot Kotamobagu juga diminta untuk melakukan rasionalisasi terhadap kebijakan tersebut,
“Pemkot kami minta menyiapkan rasionalisasi tentang kebijakan-kebijakan itu,” tambah Kadir,
Soal tenaga honorer yang sudah dirumahkan. Kadir enggan berkomentar lebih.
“Ya, soal yang sudah dirumahkan itu, tetap dilihat kondisinya kalau pada intinya tidak seperti sekarang ini,” tutupnya,
Pernyataan Kadir tersebut, ikut diperkuat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu, Tahlis Gallang SIP MM.
“Tadi disepakati kalau rasional silahkan dilakukan. Kalaupun jumlah yang ada saat ini dipertahankan ya dipersilahkan juga oleh DPRD. Asal fungsi dari masing-masing honorer ini jelas,” imbuh Tahlis,
Menurut Sekda, dalam pembahasan bersama DPRD Kotamobagu itu juga disepakati kalau aspek rasionalisasi terjadi pengurangan, maka tidak menjadi soal.
“Disepakati juga, kalau konsekuensi dari pengurangan honorer itu bisa dirasionalisasi ya silahkan,” tutupnya, (jun)
( baca berita sebelumnya : Ini Rasionalisasi Pemkot Kurangi Tenaga Honorer )
