Kotamobagu, BT – Bantuan pemerintah pusat kepada warga kurang mampu, berupa dana kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pemerintahan kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Hendra Manoppo, Sabtu (06/12/2014) kemarin.
“Banyak warga yang kurang mampu, datang ke kantor kelurahan,. Dan mempertanyakan kenapa mereka tidak menerima dana bantuan kompensasi bbm itu,’ ujar Hendra.
Dikatakan Hendra, kedatangan warga kurang mampu yang menngeluhkan persoalan itu, membuat mereka jadi serba salah.
“Kami jelaskan, bahawa pendataan itu bukan dilakukan oleh Kantor kelurahan, melainkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Yang membuat kami serba salah, warga tidak mau tahu persoalan itu. Mereka hanya mengetahui yang namanya pendataan dilakukan oleh Kantor kelurahan,” tambahnya.
Yang membuat mereka kesal, dikatakan Hendra pihak BPS sendiri, ternyata ketika melakukan pendataan itu tidak berkordinasi dengan mereka, selaku pemerintah kelurahan setempat.
“Tidak ada kordinasi sama sekali dengan kami dari pihak BPS. Padahal, jika mereka berkordinasi maka banyak warga kurang mampu yang bisa didata. Realitanya saat ini, warga yang tidak layak mendapatkan bantuan justru diberikan dana kompensasi BBM, sementara warga kurang mampu tidak menerimanya,” jelasnya.
Dirinya bahkan, menegaskan seandainya pihak BPS melakukan kordinasi dengan mereka, maka pemerintah Kelurahan Gogagoman, bisa mengerahkan aparat kelurahan yang ada di wilayahnya, untuk membantu melakukan pendataan.
“Sebab, aparat kelurahan khususnya ketua RT dan RW yang paling mengetahui kondisi perekonomian warganya,” tandasnya. (jun)
