BERITATOTABUAN.COM, BOLMUT – Hajatan politik berupa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut tentunya bisa memancing siapapun untuk ikut terjun melakukan ‘penjualan’ terhadap figure-figur yang dinilai layak menakhodai Sulawesi Utara untuk 5 tahun mendatang. Tidak terkecuali dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tentu memiliki hak politik untuk menyalurkan hak pilih mereka.
Namun demikian, ada batasan-batasan keras kepada para abdi Negara tersebut agar terus menjaga netralitas mereka sebagai seorang birokrat. Lewat edaran Mendagri RI Nomor 270/4211/SJ Tanggal 4 Agustus 2015 Tentang netralitasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), para Pamong Pemerintahan itu dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis dalam setiap hajatan Pemilukada.
Menanggapi edaran dari Mendagri tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Utara, Arman Lumuto kembali mengingatkan kepada seluruh PNS yang ada di pemerintahan Kabupaten Bolmong Utara, untuk tidak main-main dengan surat tersebut.
“Jangan sampai ada PNS yang terlibat dalam politik praktis. Sebab, sudah jelas edaran dari Mendagri kalau PNS harus menjaga netralitas,” ujar Arman.
Arman pun mengatakan, sebagai bagian dari lembaga DPRD yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan, akan menggunakan hak tersebut, dengan mengawasi seluruh gerak-gerik aparat pemerintahan di daerah itu.
“Ini akan kami lakukan, sehingga demokrasi pada pemilihan gubernur bisa terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dan tercipta Pemilukada yang benar-benar berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut Drs Reky Posumah, menjelaskan yang dilarang itu, jika PNS terlibat langsung atau aktif dalam politik praktis, seperti, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.
“Dalam surat edaran tersebut, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan Parpol, sedangkan jenis sanksi yang dapat dikenakan bagi PNS yang melanggar yakni, hukuman disiplin sedang dan berat,” imbuh Recky. (indra piring)
