Ishak Sugeha
BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kotamobagu, dinilai Ishak merupakan isu yang diduga dipolitisir, untuk menyudutkan secara kelembagaan.
“Ini merupakan hadiah terindah pasangan TB-JaDi yang usia pemerintahannya genap 2 tahun beberapa hari lalu,” ucap Ishak.
Pernyataan itu, Ishak lontarkan sebab dirinya menilai kalau isu tersebut digelindingka sehari setelah peringatan 2 tahun kepemimpinan TB-JaDi, pada 22 September lalu.
“Keesokan harinya berita mengenai dugaan SPPD fiktif ini naik. Jelas ini adalah sesuatu yang politis, dan mengusik privacy orang, terlebih nama baik dan citra kelembagaan,” tambahnya.
Soal dugaan SPPD Fiktif itu, Ishak membantah keras.
Kepada beritatotabuan.com, bersama sejumlah awak media lainnya, Senin (28/09/2015) siang tadi, Ishak yang pada periode 2009-2014 duduk sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kotamobagu, menegaskan kalau hal itu dipastikan olehnya tidak ada sama sekali.
“Salama tahun 2009 sampai 2014 seluruh perjalanan dinas yang kami lakukan mampu dipertanggung jawabkan,” ujar Ishak.
Ishak pun mengatakan kalau seluruh administrasi perjalanan dinas mereka secara keseluruhan lengkap.
“Untuk berangkat perjalanan dinas kami harus diberikan surat tugas. Sesampai di tempat tujuan kita mendokumentasikan kunjungan kita, lantas membuat laporan hasil perjalan dinas. Dan itu, kita lakukan selama ini,” ungkapnya.
Ishak pun kembali menegaskan kalau seluruh perjalanan dinas yang mereka lakukan sepanjang tahun 2009 sampai 2014 sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku.
“Saya menjamin kalau perjalanan dinas yang dilakukan itu benar-benar adalah hak kami selaku anggota DPRD yang sudah diatur dalam regulasi, dan mampu kita pertanggung jawabkan. Jadi, tidak ada yang namanya fiktif,” tandasnya. (jun)
