BERITATOTABUAN.COM, SULSEL – Puluhan pejabat di jajaran Pemprov Sulawesi Selatan bersama dengan sejumlah wakil rakyat tingkat Provinsi di daerah itu, Rabu (27/04/2016) kemarin, digodok khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari rilis yang diterima beritatotabuan.com, acara yang akan berlangsung selama dua hari tersebut, diikuti oleh 24 Kepala SKPD di jajaran Pemprov Sulsel, bersama dengan 6 anggota DPRD PRovinsi Sulsel.
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang saat membuka acara Training of Traineers (TOT) Komite Tunas Sistem Intergritas tersebut, menjabarkan pentingnya kegiatan itu untuk menanamkan nilai-nilai intergritas kepada seluruh pejabat yang ada di pemerintahannya.
“Kegiatan seperti ini bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih di Sulawesi Selatan, dengan integritas para pejabat yang benar-benar terbentuk,” ujar Agus,
Dirinya pun berharap, kegiatan ini mampu memberikanm energi positif yang dapat mewarnai penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa membangun Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih baik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Semoga dari kegiatan ini lahir birokrat-birokrat yang bersih dan benar-benar mengikuti aturan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga roda pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dari Deputi Pencegahan KPK, Sujanarko mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan para pejabat dan legislator bisa memahami dan punya integritas agar menghindari korupsi.
Sujanarko juga menyebutkan bahwa kegiatan ini baru dilaksanakan di lima provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulsel. “Sulsel adalah provinsi kelima yang KPK datangi dan latih mengenai Tunas Integritas,” imbuh Sujanarko.
Pada kesempatan tersebut, Sujanarko juga mengemukakan agar pendalaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, harus diselaraskan dengan nilai-nilai organisasi yang ada pada Pemprov Sulsel.”Melalui kegiatan ini kita akan mencoba mengidentifikasi nilai, mengonstruksi sistem, serta membentuk komite integritas,” tambahnya,
KPK yang menggandeng Inspektorat Prov. Sulsel sebagai penyelenggara workshop berharap agar Komite Integritas yang nantinya terbentuk, akan menjadi ujung tombak sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai integritas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (jun)
