BERITATOTABUAN.COM, BOLMONG – Kinerja manager PLN di Bolmong diminta untuk dievaluasi. Hal ini menyusul lumpuhnya aktifitas pemerintahan di Pemkab Bolmong, dimana selama sehari penuh pasokan listrik yang ada di wilayah Pemkab Bolmong mati total. AKibatnya, banyak masarakat y ang datang ke kantor Bupati dan SKPD terpaksa pulang kembali, karena produk pelayanan tidak bisa didapatkan sebab tidak adanya pasokan listrik,” karna tdk ada listrik. Sekda Kabupaten Bolmong Tahlis Gallang menyesalkan pasokan Listrik dan pelayanan PLN yang tidak maksimal. “PLN harusnya menjelaskan kepada masyarakat atau membuat surat edaran bahwa bakal ada pemadaman,” ucap Tahlis.
Menurut Tahlis memang Manajemen PLN perlu memperbaiki kinerjanya, dimana dari pengamatanPemkab Bolmong ada beberapa hal yang sangat janggal dan berpotensi masalah hukum. Salah satunya adalah tagihan rekening lampu jalan di Bolmong. Dimana, beberapa Bulan Lalu telah dibentuk Tim Verifikasi keberadaan lampu jalan di Bolmong yang memakan biaya listrik pertahunnya mencapai hampir Rp.7 Milyar. Hasil verifikasi itu, didapatkan ada ratusan tiang lampu jalan yang tidak ada lagi, dan sejumlah tiang lampu yang tidak berfungsi, “Herannya tagihannya tetap seperti itu dari tahun ke tahun. Lebih mengherankan lagi tatkala Pemkab meminta PLN untuk menghapus lampu jalan yang tidak ada fisiknya dan lampu jalan yg tdk berfungsi lagi, sampai saat ini tagihan tersebut masih berjalan terus. Lebih parahnya, permintaan Pemkab untuk melakukan MOU kembali sengaja di ulur-ulur oleh PLN,” tukasnya.
Menanggapi permasalahan ini beberapa masy meminta agar pihak penegak hukum segera menindalanjuti permasalahan tsb. “Bisa saja kondisi itu sengaja dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu di PLN utk mencari keuntungan pribadi,” kata Revol warga Lolak. (mg2/jun)
