NASIONAL – Pengelolaan agraria berkeadilan menjadi bukti kontribusi nyata satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan banyak capaian konkret dari Kementerian ATR/BPN.
Ia menyebut, penataan alokasi dan distribusi tanah kini lebih adil dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.
“Pemerintahan telah memberi kontribusi nyata. Distribusi tanah kini berjalan berkeadilan,” ujar Nusron usai Upacara Hari Santri Nasional Rabu (22/10/2025).
Pemerintah kini menjalankan kebijakan agraria secara selektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kementerian ATR/BPN memperketat proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sekitar.
Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan agraria berkeadilan menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan.
Kementerian ATR/BPN mencatat potensi lahan 52.107,97 hektare yang siap mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menteri Nusron menegaskan, tanah tidak hanya berfungsi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial bagi masyarakat.
Ia berharap kebijakan agraria dapat terus memperkuat pemberdayaan dan kemitraan masyarakat.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tanah.
Namun, juga dipengaruhi oleh infrastruktur pertanian yang baik serta sumber daya manusia berkualitas.
“Produktivitas pangan bergantung pada tiga faktor utama: lahan, irigasi, dan SDM pertanian,” tegas Nusron menutup pernyataannya.
