NASIONAL – Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan tanah dan ruang jadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat.
Kementerian ATR/BPN menargetkan keadilan sosial melalui pengelolaan tanah yang tepat.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap prioritas.
Hingga Oktober 2025, 123,3 juta bidang tanah terdaftar, termasuk 97 juta bidang yang bersertipikat.
Kementerian ATR/BPN mendaftarkan 4 juta bidang tanah baru dan menyertipikasi 2,69 juta bidang dalam satu tahun terakhir, sehingga menambah nilai ekonomi sebesar Rp1.021,95 triliun.
“Tanah bersertipikat meningkatkan nilai aset, membuka akses pembiayaan, dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Wamen Ossy.
Digitalisasi layanan pertanahan juga melaju pesat. Sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, meningkat signifikan dibanding 639 ribu pada tahun sebelumnya.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat perlindungan tanah wakaf dan aset sosial keagamaan.
Kini, di setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865,67 hektare terdaftar, termasuk 16.600 bidang baru dalam setahun terakhir.
Program Reforma Agraria berhasil menata ulang struktur tanah agar lebih berkeadilan.
Hingga Oktober 2025, 1,64 juta bidang tanah seluas 879.942 hektare didistribusikan, memberi manfaat bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
Dalam penegakan hukum, Kementerian ATR/BPN menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan.
Kementerian ATR/BPN menekan mafia tanah, memproses 140 pelaku hukum, dan menyelamatkan 130,7 juta meter persegi tanah serta potensi kerugian Rp9,4 triliun.
Semua capaian ini menegaskan fokus Kementerian ATR/BPN pada digitalisasi, tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini jadi fondasi untuk pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Wamen Ossy.
