NASIONAL – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan mafia tanah terus bermetamorfosis sehingga penanganan harus kolaboratif dan berkelanjutan.
Selain itu, perubahan aktor dan modus memperumit kejahatan pertanahan sehingga pemerintah menuntut kerja lintas sektor yang konsisten.
Karena itu, Nusron mendorong pencegahan terpadu dalam Rakor Satgas Anti-Mafia Tanah Tahun 2025 di Jakarta.
Pertama, ia menuntut ketegasan aparat penegak hukum agar penindakan tepat sasaran dan kebal manipulasi.
Selanjutnya, ia memperingatkan pegawai ATR/BPN agar tidak terlibat dalam ekosistem mafia tanah.
Dengan demikian, integritas aparatur menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan pertanahan secara permanen.
Sementara itu, Nusron menekankan profesionalisme, keteguhan, dan keberanian menolak kongkalikong sebagai prinsip utama kerja.
Oleh sebab itu, ia meminta penguatan pasal dan konsistensi penindakan demi efek jera yang maksimal.
Di sisi lain, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyambut Rakor sebagai momentum konsolidasi menghadirkan keadilan agraria.
Lebih lanjut, AHY menilai sinergi antarlembaga menentukan keberhasilan perang melawan mafia tanah.
Kemudian, ia mendorong kampanye publik agar masyarakat berani melapor dan menolak praktik ilegal.
Pertama, AHY menuntut adaptivitas karena mafia tanah makin canggih memanfaatkan teknologi dan jaringan.
Kedua, ia mengajak ketangguhan agar petugas tak tergoda dan tak menjadi backing.
Terakhir, ia meminta respons cepat, tepat, dan taat aturan atas setiap laporan masyarakat.
Dengan begitu, pemerintah optimistis dapat menekan praktik mafia tanah dan memulihkan kepercayaan publik.
