NASIONAL – Tindak pidana pertanahan menjadi fokus Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan saat menutup Rakor nasional di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan pentingnya kesinambungan pencegahan serta penyelesaian perkara secara terstruktur dan berkeadilan di berbagai daerah.
Empat poin strategis meliputi penguatan PPNS Pertanahan, optimalisasi APIP, pembentukan pengadilan pertanahan, serta pemulihan aset negara.
Tindak pidana pertanahan menurut Wamen Ossy harus disosialisasikan ke daerah agar kebijakan pusat berjalan efektif dan konsisten.
Ia meminta peserta Rakor menyampaikan hasil diskusi kepada jajaran daerah sebagai panduan kerja penegakan hukum pertanahan.
Poin pertama menekankan penguatan PPNS Pertanahan karena karakteristik kejahatan agraria membutuhkan penyidik dengan keahlian khusus.
Wamen Ossy mendorong PPNS mengedepankan pendekatan restorative justice untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Ia juga membuka peluang revisi Undang-Undang Pokok Agraria terkait pengaturan penyidik pertanahan agar sistem lebih adaptif.
Poin kedua menyoroti optimalisasi peran APIP dalam mencegah penyimpangan sejak dini di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, pencegahan harus menjadi pintu utama penyelesaian persoalan pertanahan sebelum konflik meluas.
Poin ketiga menyangkut kebutuhan pembentukan pengadilan pertanahan untuk menyeragamkan putusan antarlingkungan peradilan.
Ia menilai perbedaan putusan kerap muncul antara peradilan perdata, PTUN, dan pidana dalam perkara pertanahan.
Karena itu, Wamen Ossy mendorong kajian mendalam sebelum membentuk pengadilan khusus tersebut.
Poin keempat menegaskan pentingnya pemulihan aset negara secara adil melalui pendekatan multi-pintu serta multi-aspek.
Ia menekankan koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dan pengamanan aset negara.
Penutupan Rakor dihadiri Dirjen PSKP Iljas Tedjo Prijono dan Stafsus Menteri Brigjend Pol Yaved.
Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Direktorat Jenderal PSKP turut mengikuti penutupan kegiatan tersebut.
