BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Ketua DPRD Bolmong Timur, Sam Sachrul Mamonto ketika melakukan rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (08/09/2015) kemarin. Betapa tidak, di hadapan peserta rapat, Sachrul dengan menuding sejumlah awak media yang bertugas di wilayah setempat, tidak lagi independen menyakut pemberitaan akhir – akhir ini.
“Saya tahu wartawan Boltim banyak yang tidak independen. Berita selama ini banyak yang miring sebelah,” tukas Sachrul.
Mirisnya lagi, Sachrul justru menuduh pemberitaan beberapa media cetak merupakan pesanan dari pemerintah daerah, utamanya dari Kabag Humas sendiri.
“Rata – rata berita tersebut merupakan pesanan dari Kabag Humas,” tuduhnya.
Sontak saja, tuduhan Sachrul tersebut menuai kritikan pedas dari sejumlah wartawan Boltim. Ketua PWI Boltim Faruk Langaru, menyesalkan pernyataan yang keluar dari mulut Sachrul Mamonto.
“Kami sangat menyayangkan pernyatan seperti ini. Apalagi, selaku publik figur, Sachrul harus siap dikritik. Katanya, mantan wartawan tapi tidak mau dikritik. Baru menjabat sebagai ketua dewan sudah alergi,” sindir Faruk.
Faruk yang juga wartawan Swara Kita Biro Boltim, menantang balik pernyataan Sachrul terkait makna independensi bagi wartawan. “Pernyataan ini justru menjadi boomerang bagi seorang Sachrul. Apalagi, apa yang disentilnya ini menyangkut profesi dan kode etik jurnalis,” tegasnya.
Senada dengan itu, Rezky Dasinsingon wartawan Bolmong Fox biro Boltim, punya pendapat lain terkait polemik pernyataan Sachrul tersebut.
“Saat ini kami mencoba untuk profesional. Hanya saja, untuk masalah ini jangan libatkan wartawan lantaran konflik pribadi ketua dewan dengan Kabag Humas,” ucapnya.
Rezky menilai, selama menjabat sebagai seorang ketua dewan justru gagal menjalankan amanah konstituennya. Sebab, setahun menjabat Dewan Boltim justru tidak produktif semasa janjinya dilantik sebagai pimpinan dewan.
“Ini sama saja dia jilat ludahnya sendiri. Apa hasil yang dilahirkan dewan sejak dia (Sachrul,red) pimpin. Produk hukum berupa perda hingga perda inisiatif tidak ada, malah perjalanan dinas dewan justru banyak ketimbang membuat perda,” cecar Resky pedas. (Sandy Bawoel)
